Telusur.co.id - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mengatakan, sebagai negara agraris, kebijakan bidang pertanian tak memiliki konsep dan konsistensi yang jelas.
“Itu sebabnya isu-isu pertanian di Indonesia masih tetap didominasi oleh wacana subsistensi, seperti ketahanan pangan dan sejenisnya. Janji untuk swasembada pangan tak tercapai, impor semakin dominan terutama untuk beras, gula, jagung, sampai garam,” ujar Fadli melalui keterangan, Senin.
Secara garis besar, menurut Fadli, ada dua masalah yang membuat kenapa sektor pertanian terus-menerus terbelenggu, tak mencapai banyak kemajuan. Pertama adalah soal konsep. Dan kedua adalah soal konsistensi.
Terkait dengan konsep, Indonesia tak pernah memiliki desain kebijakan pembangunan pertanian yang komprehensif. Padahal, pertanian adalah tulang punggung negara, karena sebagian besar rakyat bekerja di sektor ini. “Jika kita gagal merumuskan konsep kebijakan yang tepat, maka negara ini bisa ambruk.”
Namun, di sisi lain, konsep yang bagus saja tak cukup. Meskipun mempunyai konsep bagus, misalnya, tapi jika tidak diimplementasikan secara konsisten, juga tak akan ada hasilnya. Itu sebabnya, konsep dan konsistensi adalah kata kunci keberhasilan. “Ini yang saya lihat tidak ada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.”
“Misalnya terkait kebijakan harga pangan, apa sebenarnya orientasi kita? Apakah harga murah untuk konsumen, ataukah kemakmuran petani produsen? Jika orientasinya harga murah, maka kebijakan impor pangan jorjoran mungkin harus diterima. Tapi, akibatnya kan petani produsen kita bisa mati?! Sebaliknya, jika orientasinya adalah kemakmuran petani produsen, berarti kita harus memberikan ruang toleransi yang cukup bagi petani untuk mendapatkan insentif. Jangan tiap kali petani mendapatkan harga bagus, langsung ditutup dengan impor.”
Jikapun impor pangan tidak bisa dihindari, tetap saja ada satu prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh sebuah negara agraris, yaitu jangan sampai impor itu merugikan petaninya sendiri. Inilah yang tidak dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam kasus impor gula, misalnya, tahun ini pemerintah telah menerbitkan izin impor sebesar 3,6 juta ton GKR (Gula Kristal Rafinasi). Jumlah izin tersebut sangat aneh, sebab kebutuhan industri makanan dan minuman dalam negeri hanyalah sebesar 2,4 hingga 2,5 juta ton GKR saja. Ujungnya, kebijakan ini jelas merugikan para petani tebu.
“Menurut saya, sebagai negara agraris, orientasi pembangunan kita mestinya kemakmuran petani. Kegairahan produksi, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, harus didesain sebagai konsekuensi adanya rangsangan insentif bagi petani. Maksudnya, jika petani produsen mendapatkan insentif menarik, dari pengalaman sejarah, produksi komoditas otomatis akan bertambah kok.”
“Masalahnya, bagaimana Indonesia meningkatkan insentif bagi petani? Saya melihat, di sinilah kita perlu meningkatkan ‘human capital’ petani, terutama terkait kemampuan entrepreneurship mereka. Petani kita harus dididik bukan hanya mengenai teknik dan teknologi baru pertanian, yang bersifat ‘on farming’, melainkan juga strategi usaha tani, yang bersifat ‘off farming’.”
Pemerintah, lanjut Fadli, harus memberdayakan kembali para penyuluh pertanian. Para penyuluh harus diberdayakan dengan perspektif baru, yaitu penyuluhan usaha tani. “Kita harus mengubah perspektif pembangunan pertanian kita dari orientasi subsisten menjadi orientasi komersial. Petani harus dididik menjadi pengusaha,” katanya.
Tugas pemerintah, selain memberikan penyuluhan dan pelatihan, adalah menciptakan ekosistem bisnis pertanian yang kondusif, baik di level input maupun di level output. Di level input, misalnya, penting sekali Pemerintah memberikan subsidi. Misalnya di bidang peternakan, karena konsumsi daging masih rendah, maka Pemerintah harus memperhatikan betul industri peternakan.
“Menurut data yang saya pegang, tingkat konsumsi daging kita memang masih tergolong rendah, hanya 11,6 kilogram per kapita per tahun. Jangan jauh-jauh membandingkan konsumsi daging kita dengan Amerika dan Australia, yang masing-masing mencapai 120 kg dan 111 kg per kapita per tahun, karena angka konsumsi kita masih jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Malaysia, yang konsumsinya mencapai 52,3 kg, Filipina yang konsumsinya mencapai 33 kg, atau bahkan Thailand yang konsumsinya mencapai 25,8 kg.”
Ada dua isu kenapa konsumsi daging masih rendah, yaitu harga dan masalah ketersediaan. Untuk menutupi dua persoalan itu, harus ada subsidi bibit ternak sapi dan domba, atau kambing, untuk menggiatkan kembali peternakan rakyat, selain tentunya mendukung peternakan berskala industrial. Untuk konteks peternakan ayam, yang harus dikontrol oleh pemerintah adalah harga dan suplai pakan, agar industri ayam petelur tidak rontok. (ham)