| Jakarta | Selama Jokowi yang berkuasa belum genap seribu hari, disebutkan mantan Menteri di era SBY, MS Kaban telah menambah hutang 1,1 trliyun per hari.
“Belum seribu hari Presiden Jokowi berkuasa, pertambahan hutang mencapai 1105 T. Ruarr biasa, perhari berhutang 1,1 Trilyun. Apa program pembangunan hutang?,” ujar Kaban, Rabu (26/7) di akun twitternya @hmskaban.
Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang ini, juga mempertanyakan penggunaan pinjaman pemerintah yang menggunung itu.
“Pertambahan hutang 1105 T memang jadi pertanyaaan, kemana dan untuk apa penggunaan uang hutang tersebut, kata orang gali lobang tutup lobang hutang,” katanya.
Akibatnya, menurut Kaban, calon rakyat Indonesia yang belum lahir pun sudah tercatat punya hutang. “Dan setiap yang matipun meninggalkan hutang, pusaka abadi warisan hutang,” sindirnya.
Padahal menurutnya, pemimpin yang membawa berkah untuk rakyatnya, adalah pemimpin yang memakmurkannya dengan adil, juga meringankan beban rakyat. Hutang itu, sebut Kaban akan menjadi beban sampe akhirat.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pusat sampai Juni 2017 mencapai Rp3.706,52 triliun, yang dimanfaatkan untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor.
Laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang dipantau, Selasa (25/7) di Jakarta, menyatakan porsi utang sebesar Rp3.706,52 triliun itu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp2.979,5 triliun atau 80,4 persen dan pinjaman Rp727,02 triliun atau 19,6 persen.
Posisi utang pemerintah pusat pada Juni 2017 ini mengalami peningkatan secara neto sebesar Rp34,19 triliun, dibanding bulan sebelumnya, yang berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp35,77 triliun dan pelunasan pinjaman sebesar Rp1,59 triliun.
Secara keseluruhan, penambahan utang neto pada periode Januari-Juni 2017 adalah sebesar Rp191,06 triliun, yang berasal dari penerbitan SBN Rp198,89 triliun dan pelunasan pinjaman Rp7,83 triliun.
Tambahan pembiayaan utang ini memungkinkan adanya kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial.
Selain itu, pemerintah juga disebutkan memiliki komitmen secara berkesinambungan dalam hal pembayaran kewajiban utang sebagai konsekuensi pembiayaan defisit APBN tahun berjalan dan periode sebelumnya. | red-03/Ant |