| Jakarta | Pengamat Ekonomi Politik Pertambangan, DR. Ahmad Bakhtiar Amin, mengecam keterangan anak buah Menteri BUMN yang menyebut pemerintah sudah memutuskan akan memperpanjang izin Freeport yang kemudian dibantah lagi oleh anak buah Menteri ESDM yang mengatakan bahwa keputusan itu belum ada.
“Itu perilaku pemerintahan gombal,” ujar Bakhtiar mengawali komentarnya, Rabu (5/7) di Jakarta, terkait pernyataan yang bertentangan antara dua anak buah menteri tersebut.
Bakhtiar Amin yang juga salah satu Ketua DPP Partai Bulan Bintang ini, mengaku heran dengan langkah pemerintah sekarang ini, sebab menurutnya belum lama masyarakat mendengar gembar-gembor pemerintah yang seolah-olah akan bersikap tegas membela kepentingan nasional terkait tambang emas di Papua tersebut.
Untuk diketahui, Jokowi sebelumnya pernah menyebut akan menghentikan kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia. “Saya membentuk tim pemutusan kontrak karya untuk Freeport Indonesia. Saya Presiden Republik Indonesia, Mbak Najwa. Dan saya akan sampaikan lewat Metro TV… Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak karya Freeport Indonesia. Dan mulai akhir tahun depan, semua pengelolaan Freeport harus diserahkan kepada pemerintah Indonesia…” ujar Jokowi di acara Mata Najwa Metro TV, seperti dilansir batamnews.co.id (Kamis 26 November 2015).
“Jadi soal pernyataan para anak buah Menteri ESDM dan Menteri BUMN yang membingungkan masyarakat itu, menunjukkan pemerintah tidak punya niat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara lewat nasionalisasi freeport, malah kenyataanya justru sibuk berunding untuk memperpanjang kontraknya, itu namanya gombal,” ujarnya.
Terkait soal perpanjangan izin operasional freeport ini, Bakhtiar juga menengarai bisa jadi ada benarnya rumor yang beredar belakangan ini. Yaitu, terkait dengan kedatangan mantan Presiden AS Obama ke Indonesia.
“Ada rumor yang mengatakan Obama adalah utusan khusus Pemerintah Amerika, terkait dengan perpanjangan operasi Freeport, sepertinya cukup beralasan,” ujarnya.
Adanya pertemuan 6 Menteri yang terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri, Selasa (4/7) lalu, yang membahas tentang kelanjutan izin usaha PT.Freeport Indonesia itu, diduga Bakhtiar juga mengindikasikan kebenaran rumor tersebut.
“Rapat tersebut terasa sangat mendadak yang dilakukan tak lama setelah kedatangan Obama ke Indonesia,” ungkapnya.
Padahal sebelumnya, Jokowi juga pernah menegaskan soal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan habis pada 2021 mendatang ini. “Undang-undangnya jelas. Perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak karya habis, yaitu pada 2019,” kata Presiden Jokowi, Jumat (16/10-2015) lalu, usai meninjau empat kontainer tekstil ilegal hasil tangkapan Direktorat Jenderal Bea Cukai, di Lapangan Kantor Bea Cukai, Jakarta, seperti pernah dilansir Beritasatu.com.
Kalau memang benar kedatangan Obama ke Indonesia terkait dengan Freeport, sebut Bakhtiar Amin, maka Obama adalah broker tingkat tinggi Freeport ke Indonesia. “Persis seperti Bill Clinton yang jadi broker tingkat tinggi Chevron ke Senegal,” ujarnya.
Lebih lanjut Bakhtiar mengatakan, sebelumnya telah berkembang juga spekulasi yang menyebut perusahaan tambang China, Zijin Mining Group Company Limited, juga siap ambil alih Freeport dari Amerika Serikat. “Jika informasi ini benar, sangat masuk akal jika Obama diterjunkan sebagai broker tingkat tinggi, untuk mematahkan manuver Cina melalui The Operation Pulang Kampung,” ujar Bakhtiar. | red-03 |