| Jakarta | Ombudsman Republik Indonesia mengkritik data kementrian pertanian yang tidak akurat perihal stok ketersediaan beras.
Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan, penyampaian informasi stok beras yang tidak akurat dapat menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat.
“Ada semacam pertanyaan publik baik itu menyangkut kelangkaan beras misalnya, apakah benar misalnya penjualan beras yang tidak stabil antara satu daerah dengan daerah lainnya,” ujar Rifai saat konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin (15/1/18).
Rifai menjelaskan, ada informasi yang berbeda antara kementan dan kemendag, pasalnya kementan mengatakan stok beras cukup dan puncak panen akan segera terjadi. Namun di sisi lain Kemendag mengatakan stok beras langka dan diperlukan kebijakan impor.
“Apabila dilakukan impor beras, maka hal itu dapat mengganggu stabilitas harga ke depannya,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah mengatakan, Kementerian Pertanian selalu menyatakan produksi beras surplus dan stok mencukupi.
Hanya saja, berdasarkan pantauan Ombudsman RI di 31 provinsi dari tanggal 10-12 Januari 2018, stok beras dinilai pas-pasan, penyebarannya tidak merata, dan harganya terus meningkat tajam sejak Desember tahun lalu.
“Jawa Timur yang konon katanya panennya bagus juga merah (stok langka harga naik), Sumatera Selatan juga yang katanya punya lumbung padi juga merah,” ujar Alamsyah.
Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kemendag menerapkan kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga harga dan memenuhi ketersediaan beras di pasaran.
Sementara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan, pemerintah sebetulnya telah berupaya untuk meningkatkan produksi beras dan menahan diri untuk impor beras dalam dua tahun terakhir.[far]