Telusur.co.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno membantah bahwa utang kementerian yang di pimpinnya mencapai Rp 5.000 triliun. Menurut dia, utang BUMN hanya berkisar Rp2.000 triliun.
“Ada yang bicara mengenai jumlah (utang) Rp5.000 triliun, perlu saya tekankan bahwa utang korporasi BUMN itu Rp1.980 triliun. Jadi hampir Rp2.000 triliun, bukan Rp5.000 triliun,” tutur Rini di Jakarta, Kamis (13/12/18).
Dijelaskan Rini, bahwa jumlah Rp5.000 triliun itu menghitung aktivitas perbankan, dan hal merupakan itu sektor yang berbeda, bukan korporasi BUMN yang melakukan pembangunan jalan tol dan lain-lain.
“Nah untuk perbankan sendiri, aset dan liabilitas atau dana pihak ketiganya Rp3.000 triliun, jadi ini supaya dipisahkan,” tuturnya.
Kedua, lanjut dia, selama BUMN ini korporasi yang berhutang demi kepentingan pembangunan, jadi untuk sesuatu yang produktif dan nanti pengembaliannya jelas harus tidak ada masalah.
“Saya menekankan terus, BUMN harus betul-betul responsible atau bertanggungjawab terhadap utang, karena BUMN itu tanggung jawabnya bayar karyawan, harus memberikan dividen, bayar pajak, membayar pendapatan negara bukan pajak (PNPB),” ujar Menteri Rini
Dia juga menyebut bahwa BUMN sendiri menyumbang hampir Rp380 triliun, dari dividen, pajak, PNBP, ke dalam APBN tahun 2018. “Jadi untuk ke negara saja, untuk APBN tahun 2018 ini, BUMN dari dividen, pajak, PNBP, itu kita hampir Rp380 triliun masuk ke APBN. Ini besar,” ucap dia.
“Kita ada utang tapi tanggung jawab kita tetap dilakukan. Justru dengan utang itu, kita bisa mengembangkan usaha dan keuntungan kita juga jadi bertambah,” tambahnya.[far]