| Jakarta | Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, menyoroti meningkatnya postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 yang telah diumumkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Menurut Daeng, tujuan tersebut masih sama saja dengan target yang akan dicapai pada 2017. Pasalnya, dengan target pengeluaran dan pendapatan yang cukup besar masih belum jelas karena pendapatan pemerintah sendiri.
Selain itu dikatakan Daeng, dengan menargetkan sumber pendapatan melalui kenaikan pajak pada rakyat terlihat bahwa pemerintah tak memiliki sumber pendapatan lain.
“Rakyat diperas sekuat-kuatnya untuk membiayai oligarki penguasa,” ungkap Daeng, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (9/9).
Dengan menargetkan belanja negara sebesar Rp2.204,38 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018, lanjut Daeng, akan berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun.
“Sebagai gambaran realisasi penerimaan perpajakan sepanjang semester I tahun 2017 ini atau sampai dengan 30 Juni 2017 mencapai Rp 571,9 triliun atau 38,2% dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun,” .
Untuk Itu, Salamuddin Daeng menilai target pajak tahun 2017 dapat dipastikan tidak akan tercapai dikarenakan pelemahan ekonomi terutama yang dipicu oleh pelemahan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, saat ini banyak pengusaha tengah kesulitan ekspansi karena kebijakan pemerintah hanya sebatas teori.
“Sejumlah janji insentif dunia usaha juga mandek, termasuk janji harga gas murah bagi industri,” ungkapnya.
Hal itu karena, Indonesia mengalami anomali ekonomi, karena ketidakcermatan pemerintah dalam memahami kondisi ekonomi riil di masyarakat.
Dimana pembangunan infrastruktur secara besar-besaran tidak memberikan keuntungan nayata di sektor riil. Dengan kata lain, alih-alih menumbuhkan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot justru menggencet perekonomian dalam negeri.
Akibat pembangunan infrastuktur itu, kini membuat hutang negara semakin menumpuk. Mei 2017 lalu, China Development Bank (CDB) telah menandatangani pencairan dana pinjaman hutang sebesar Rp 13,3 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak berlebihan, jika kini hutang di pemerintahan Presiden Jokowi hampir menyentuh angka Rp. 4.000 triliun rupiah atau tepatnya Rp. 3.777,9 triliun. Jika terus berlanjut, situsasi ini bisa memicu Indonesia kritis.
Seperti yang di ketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RAPBN TA 2018) kepada awak media di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin, (21/08). Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa APBN 2018 dirancang memiliki defisit lebih kecil dibanding tahun APBN tahun 2015-2017. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah semakin hati-hati dalam merancang APBN agar Indonesia dapat terhindar dari krisis utang.
“APBN 2018 didesain dengan defisit sebesar Rp325,9 triliun. Kalau dibandingkan dengan 2015, 2016, 2017 jumlah defisitnya makin kecil. Dan kalau kita lihat keseimbangan primernya juga makin menurun. Ini menunjukkan bahwa kita sangat hati-hati mendesain (APBN) agar Indonesia terbebas dari krisis utang seperti yang terjadi di banyak negara maju atau negara berkembang lain,” terangnya.
Lebih jauh, Menkeu merinci pembiayaan utang dan membandingkan betapa rendahnya rasio utang bila dibandingkan dengan dua negara berkembang lainnya seperti Malaysia dan Brazil.
“Pembiayaan utang sebesar Rp399,2 triliun, pembiayaan investasi Rp65,7 triliun untuk BLU sebesar Rp57,4 triliun termasuk untuk LMAN dan BUMN, pembiayaan pinjaman kepada BUMN pemerintah daerah sebesar Rp6,7 triliun, kewajiban penjaminan sebesar Rp1,1 triliun. Kalau kita bandingkan dengan dua negara saja seperti Malaysia dan Brazil, rasio utang kita relatif sangat rendah, masih di 27-29% dijaganya, dibandingkan Malaysia 56%, Brazil 78%,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap memperhatikan keberlangsungan reformasi birokrasi di berbagai Kementerian/Lembaga dengan mengalokasikan Rp369,2 triliun dari APBN untuk kesejahteraan aparatur negara.
“Pemerintah tetap perlu menjaga institusi pemerintahan berjalan secara optimal dalam melayani masyarakat. Dengan anggaran Rp369,2 triliun termasuk kenaikan tunjangan kinerja dan meneruskan reformasi birokrasi di berbagai kementerian / lembaga,” tuturnya.
Namun demikian, ia mengatakan, kenaikan kesejahteraan pensiunan TNI, POLRI dan pemerintah daerah akan dilakukan secara bertahap sekaligus memperbaiki sistemnya agar gaji dan pensiun yang diterima membuat tingkah laku para aparatur negara sesuai fungsinya untuk melayani masyarakat.
“Kenaikan kesejahteraan aparat dan pensiunan termasuk pensiunan aparat pemerintah daerah, kenaikan uang lauk-pauk TNI dan Polri dan perbaikan sistim untuk manfaat pensiun. Kita akan bertahap melakukan reformasi pensiunan sehingga keseluruhan gaji sampai pensiun bisa mengalami perbaikan dan tidak menjadi distorsi tingkah laku para aparatur negara yang tugasnya melayani masyarakat,”pungkasnya.| red-06 |