Telusur.co.id - Pengendalian impor yang dilakukan melalui serangkaian kebijakan pemerintah harus dilakukan dengan lebih berani guna mengatasi persoalan defisit neraca perdagangan nasional.
Begitu disampaikan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo yang akrab dengan sebutan Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (28/12/18).
“Langkah-langkah pengendalian impor yang lebih berani sangat diperlukan guna mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan,” ucap dia.
Dijelaskan Bamsoet, dengan fenomena turunnya harga minyak, neraca perdagangan berpotensi surplus pada akhir 2018, dengan catatan jika impor produk lain bisa lebih dikendalikan.
Karena, pada November 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan RI mengalami defisit 2,05 miliar dolar AS.
Untuk itu, DPR mendorong pemerintah untuk lebih berani mengendalikan impor sejumlah produk elektronik, alas kaki, tas dan koper hingga peralatan rumah tangga dan peralatan kantor.
“Selama ini, bersama produk migas dan bahan pangan, impor produk elektronik, alas kaki hingga peralatan rumah tangga dan kantor tercatat sebagai kontributor terbesar dari total nilai impor sejak tahun 2017,” jelas dia.
Tak sampai disitu, Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan bahwa sebagian dari produk tersebut dibuat di dalam negeri, sehingga produk-produk impor tersebut patut dibebankan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang lebih besar dari yang ditetapkan sekarang.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan berusaha meningkatkan neraca perdagangan Indonesia melalui kebijakan untuk mendorong ekspor, menjaga impor, dan kerja sama dengan negara-negara lain.
“Ekspor dan impor, serta kerja sama perdagangan internasional merupakan faktor yang dapat mendorong neraca perdagangan Indonesia,” kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag, Kasan, saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 2018.[far]