Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan, daerah yang terdampak langsung dari eksploitasi minyak bumi dan gas memiliki kesempatan mendapatkan keuntungan dari pengelola alamnya.
Karenanya, ia berharap Pemda harus terlibat langsung dalam membicarakan dana bagi hasil dan dan corporate social responsibility (CSR) Migas.
“Dana bagi hasil penerimaan di daerah itu otomatis yang mengelola adalah Pemda kemudian bicara CSR aturannya juga begitu bahwa seharusnya masuk ke APBD,” kata Marwan dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Peran Industri Migas di Bangkalan Madura’ di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (14/11/18).
“Artinnya Pemda yang ngelola jadi harus terlibat, kemudian soal peran mana yang sebetulnya relevan CSR dari suatu daerah,” sambung Marwan.
Dia menjelaskan, saat Sudirman Said menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah dikeluarkannya Permen ESDN Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya. Dalam Permen tersebut, kata Marwan, diatur tentang berapa persen daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota, mendapatkan keuntungan dari eksploitasi Migas.
“Waktu Pak Sudirman Said jadi menteri itu lah pertama kali untuk mengatur berapa persen (daerah dapat untung dari Migas), bagaimana caranya, lalu kaitannya dengan kontraktor dan sebagainya.”
Kemudian, tutur Marwan, Permen ESDM 15/2015 itu diubah menjadi Permen 30/2016 dan terakhir menjadi Permen 37/2016. Menurut Marwan, dalam Permen 37/3016 itu dijelaskan bahwa kegiatan tambang berada dalam wilayah 4 mil itu kabupaten/kota mendapatkan kesempatan atas dana CSR nnya Lalu, di luar 4 mil, misalnya 13 mil, maka provinsi. Dan, di luar 13 mil, maka pemerintah pusat yang mendapatkannya.
“Tidak bisa juga kita mengklaim bahwa CSR ini seandainya lingkup usaha sudah di luar 13 mil. Artinya ini memang sangat penting untuk kita memahami,” imbuhnya. (ham)