Jakarta – Uang rupiah yang beredar secara nasional sekarang berjumlah di kisaran Rp 640 triliun. Itu di luar uang rupiah yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito atau simpanan dalam bentuk derivasi lainnya. Sementara uang rupiah yang tersimpan di bank diperkirakan mencapai kisaran lima ribu triliun rupiah.
“Itulah kira-kira garis besarnya tentang peredaran rupiah di tanah air,” ujar Dr. Suhaedy, Direktur Pengelolaan Uang Bank Indonesia, dalam diskusi bulanan bertajuk Mengurai Kesenjangan Ekonomi Umat yang berlangsung hingga pukul 00.30 dini hari, Kamis (15/2) di Kantor Yayasan Talibuana Nusantara, Kalibata, Jakarta.
Pernyataan Suhaedy itu untuk mengklarifikasi sinyalemen akhir-akhir ini yang beredar di luar bahwa secara keseluruhan rupiah yang beredar di tanah air sebanyak Rp 9000 triliun. Dari dana sebesar Rp 9000 triliun itu 85% dikuasai hanya oleh 35 konglomerat.
Suhaedy menegaskan, sinyalemen tentang ekstrimnya kesenjangan kepemilikan uang rupiah itu tidak benar. Begitupun, pria asal Cirebon itu tak membantah data International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) 2017 silam yang menyatakan 4 konglomerat Indonesia masih lebih kaya dari pada 100 juta penduduk Indonesia di struktur terbawah.
INFID juga menegaskan, Indonesia adalah negeri tercepat di Asia Tenggara dalam hal terjadi kesenjangan ekonomi. Salah-satu sebabnya adalah cara bayar pajar para konglomerat itu tidak wajar dan tidak benar. Sampai saat ini, tax ratio pajak Indonesia masih berada di kisaran 12% dari total kekayaan PDB. Padahal menurut analisis Bank Dunia, Indonesia dengan kekayaan yang dimiliki sekarang, mestinya sudah berada di kisaran 20%.
Hadir dalam forum diskusi yang hangat tapi santai itu antara lain, KH. Ahmad Bagja A’wan PBNU yang sekaligus Pembina Yayasan Talibuana Nusantara, Direktur yayasan Endin AJ. Sofiehara, aktivis senior NU Dr. Abdul Azis, KH. Kirom, Mabroer Masmuh, Amsar Dulmanan serta sejumlah aktivis NU yang berkatar belakang ekonomi atau pengusaha lainnya.
Lebih lanjut, Direktur BI itu mengakui bahwa kesenjangan ekonomi Indonesia saat ini memang menjadi masalah serius yang dihadapi pemerintah. Tetapi, menurutnya jangan lupa di sisi lain rakyat Indonesia juga semakin banyak yang kaya raya.
“Semacam terjadi perjalanan beriringan antara makin tumbuhnya orang kaya baru serta kelas menengah baru di level tengah dan level tengah bawah masyarakat di satu pihak, sementara makin terjadi derasnya pertumbuhan kekayaan di level atas masyarakat di pihak lain,” tuturnya.
Data mutakhir munujukkan, kesenjangan kekayaan warga negara itu bukan cuma terjadi di Indonesia. Tetapi tren ini telah menjadi gejala global. Amerika Serikat, Cina, India dan sejumlah negara di Amerika Latin maupun Timur Tengah saat ini juga tengah mengalami masalah serupa. Data terbaru Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai negara tersenjang ketiga, setekah Rusia dan Thailand.
Penyebab utama terjadinya kesenjangan ekonomi, kata Suhaidi, antara lain bermula dari kesenjangan akses pendidikan bermutu serta kesenjangan akses kesehatan yang pada giliran berikutnya berujung pada kesenjangan ekonomi.
“Anak yang sedari awal diberi akses pendidikan bermutu, tentu akan menyiptakan jaringan ekonomi lebih baik dari pada anak-anak yang bermasalah dengan akses pendidikan bermutu. Dari situlah awalnya,” tambah pria bertubuh tambun itu.
Diskusi ini berlangsung hangat, terutama untuk mencari jalan keluar dari problem kesenjangan ekonomi nasional. Utamanya ketika dikaitkan dengan problema umat Islam yang secara rerata menjadi korban dari kesenjangan ekonomi nasional. Ekonomi syari’ah, sebagaimana dipaparkan oleh Abdul Azis, Amsar Dulmanan dan KH. Ikrom, awalnya diharapkan bisa menjadi solusi umat untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Tetapi pada kenyataannya pelaksaan ekonomi syariah di lapangan seperti lesu di tengah jalan.
Penyebabnya, antara lain, dalam pandangan Abdul Azis karena ekonomi syariah selama ini seperti yang dipraktikkan Bank Syariah terlalu berorientasi pada pelaksanaan konsep murobahah (jual beli dengan kesepakatan keuntungan yang diketahui kedua-belah pihak). Konsep inilah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi syariah.
Padahal ada konsep lain yang jika dilaksanakan secara masif akan berdampak positif untuk membangkitkan ekonomi umat. Yaitu, konsep musyarokah (kongsi bagi hasil) dan mudhorobah (kerja sama antara pemilik modal dan pelaksana profesional) yang jika dilaksanakan secara nasional dengan mendapatkan kebijakan afirmasi dari pemerintah akan lebih memungkinkan untuk terjadinya transformasi ekonomi umat secara signifikan.
Tetapi, dua konsep ekonomi syariah yang terakhir itu (musyarokah dan mudhorobah) tidak terlaksana dengan baik, karena seperti berkembang dalam diskusi bulanan yang sampai berlangsung larut malam itu, setidaknya ada dua sebab.
Pertama, selama ini pengelolaan bank syariah belum sepenuhnya dijiwai semangat syariah. Yaitu, jiwa altruisme atau semangat pengorbanan demi terciptanya pemerataan ekonomi umat. Yang terjadi saat ini dari pengelolaan bank syariah adalah pelaksanaan bank syariah tetapi dengan semangat dan jiwa bank konvensional. Yaitu, meraup untung atau laba sebanyak-banyaknya, sepanjang secara prosedural syariah dinyatakan halal.
Tidak ada menejemen bank syariah dengan semangat pendampingan sebagaimana ditunjukkan oleh Mohammad Yunus dengan Gramen Bank nya seperti yang terjadi di Banglades, umpamanya. Semangat yang dilantunkan Mohammad Yunus hakekatnya adalah semangat dan jiwa altruisme.
Kedua, trust atau kepercayaan sebagai modal modal sosial yang mesti dalam jiwa masyarakat belum tumbuh dengan baik. Padahal modal sosial ini menjadi wahana atau prasyarat untuk bersemainya pelaksanaan konsep musyarokah atau mudhorobah dalam masyarakat. Bagaimana menyiptakan modal sosial berupa tumbuhnya trust seperti itu, diperlukan literasi yang terencana dengan baik. Di sinilah peran afirmasi kebijakan pemerintah diperlukan.
Karena pada kenyataannya sampai sekarang pemerintah belum berbuat banyak,
akibatnya bank syariah secara nasional sampai saat ini seperti jalan di tempat, tidak bisa dijadikan solusi mengatasi kesenjangan ekonomi nasional.
Dalam diskusi yang dilengkapi kudapan pisang-coklat dan kopi pahit yang berlangsung hingga dinihari itu, Amsar Dul Manan dan KH. Ikrom juga banyak menilik kasus-kasus perbankan konvensional. “Banyaj terjadi anomali di lapangan, yang ujung-ujungnya umat banyak yang menjadi korban,” pungkasnya (Kontributor: Masduki Baidlowi)