Telusur.co.id - Presiden Jokowi, pada akhir tahun mengaku sangat bersyukur. Karena, di akhir tahun 2018. Pemerintahannya, telah berhasil mengambil tambang migas Indonesia. Yang telah dikelola oleh asing berpuluh-puluh tahun lamanya.
Mengenai hal itu. Menurut mantan staf menteri ESDM Said Didu. Kembalinya, tambang migas ke Indonesia, melalui PT Pertamina. Seperti Blok Mahakam dan delapan blok lainnya bukanlah suatu keberhasilan pemerintah.
Sebab, kata dia,perjanjian pengelolaan migas ke delapan blok itu akan habis masa kontraknya pada tahun 2021.
“Kontrak migas yg banyak dibuat tahun 90 an umumnya habis thn 2015 – 2021,” ungkap Said lewat twitternya @saiddidu, Kamis (3/1/19).
Oleh karena itu, ia menyebut pencitraan. Apabila ada yang menganggap kembalinya kedelapan blok migas ke tangan pemerintah indonesia, suatu keberhasilan.
“Jika ada yg menyatakan bhw berhasil mengambil blok migas, itu adalah pencitraan. krn siapapun presidennya, hal tb terjadi krn kontrak habis dan hrs kembali ke negara,” ungkapnya.
Seperti diketahui, di awal tahun 2018, PT Pertamina (Persero) resmi mengelola delapan blok migas yang masa kontraknya habis (terminasi) tahun ini.
Menteri ESDM Ignasius Jonan, telah menyetujui pengalihan 7 dari 8 blok terminasi itu.
Pengelolaan salah satunya, yaitu Blok Tengah, akan digabungkan dengan Blok Mahakam yang maka dari itu akan dilakukan amandemen atas kontrak. Dengan begitu, blok tersebut akan menggunakan skema bagi hasil cost recovery.
Sementara itu, blok migas yang diserahkan kepada Pertamina adalah Blok Tuban, Blok Ogan Komering, Blok Sanga-sanga, Blok North Sumatra Offshore, Blok Southeast Sumatra, dan Blok East Kalimantan yang digabung dengan Blok Attaka. Blok-blok tersebut nantinya akan menggunakan skema bagi hasil gross split.
Lalu, pada akhir 2018. Pemerintah Indonesia, melalui PT Inalum melakukan divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen. Dengan harga 3,5 Miliar Dolar AS atau setara dengan 57 triliun rupiah.[ham]