| Jakarta | Presiden Joko Widodo ingin Dana Desa yang diturunkan pemerintah digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Karena itu, Jokowi tak segan-segan mengancam aparatur desa bahwa dirinya berencana akan turun ke desa dengan mengajak KPK turun ke desa mengecek sistem keuangan desa.
“Terbuka, ya? Tapi begini lo, nanti ke desa Bapak-bapak ini tidak sendirian lo. Saya ajak KPK,” ancam Jokowi di Istana Negara, Kamis (18/5) pekan lalu dalam acara Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta.
Pernyataan Jokowi yang dinilai mengandung ancaman itu, mendapat kritikan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur pengelolaan dana desa, termasuk tidak melatih kemampuan aparat desa untuk mengelola dana milyaran.
“Banyak aparat desa belum siap mengelola dana, di atas 300 juta,” ujar Wakil Sekjen bidang pengembangan wilayah dan pedesaan DPP Partai Bulan Bintang, Nia Kurniasari, Selasa (29/9) saat menyampaikan pelatihan TOT Pendampingan APBDes tingkat nasional di Markas PBB Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Menurut Nia, yang dilakukan pemerintah lebih pada pernyataan yang politik anggaran, seperti soal besaran alokasi annggaran dalam APBN.
“Wajar jika dalam 2 tahun berjalan dana desa ini, banyak yang akhirnya terjerat dalam kasus-kasus hukum, padahal belum tentu dikorupsi kepala desa, tapi bisa jadi soal ketidakmampuan teknis mereka dalam mengelola dana,” ungkapnya.
Karena itu, masih menurut Wakil Sekjen Partai Bulan Bintang yang kini tengah menyelesaikan studi program doktoralnya di Institut Pertanian Bogor itu, dalam kasus pengelolaan dana desa itu, pihaknya akan berada dalam posisi mendampingi para aparatur desa untuk mengasai teknis sistem keuangan penyusunan APBDes.
“Beri mereka penguatan kemampuan teknis, bukan menakut-nakutinya,” pungkas Nia. | red-03 |