| Jakarta | Lantaran persediannya beras yang dimiliki pemerintah Indonesia saat ini hanya sekitar 500-600 ton, maka Kementerian Perdagangan akan tetap melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam.
Hal tersebut disampaikan Direktur Import Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu, kepada telusur.co.id, Jakarta, Rabu (17/01/18).
Alasan dilakukannya impor, kata dia, karena nilai standar persediaan beras yang harus dimiliki sekitar satu juta ton.
“Kalau kurang satu juta ton, bagaimana?” kata Wisnu.
Dirinya, membantah dengan tegas jika kebijakan import beras, adalah sebagai upaya mengkhianati petani yang pada bulan Februari nanti akan melakukan panen raya.
“Kan sekarang belum panen raya. Petani sekarang mau beli beras, berasnya mahal, Kan kasian petani. Kalau sudah panen, Bulog akan membeli gabahnya. Jangan dipertentangkan. Ini untuk stabilisasi harga. Kan minimal pemerintah harus punya stok beras minimal satu juta ton. Import itu pilihan terpaksa, kalau di petani tidak ada,” kata dia.
Selain itu, rencana import beras tidak bisa ditolak karena semua pores pembelian sudah disetujui, dan beras akan segera dikirim antara pertengahan Januari atau awal Februari.
“Proses sudah disetujui dan akan masuk pada pertengahan Januari atau awal Februari,” kata dia.
Diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan beras impor sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam dapat diterima dan dinikmati masyarakat pada akhir Januari hingga awal Februari 2018. [ipk]