| Jakarta | Meski masih ada waktu 4 tahun lagi menjelang berakhirnya kontrak izin operasional Freeport hingga tahun 2021, tetapi hari ini Selasa (4/7) Pemerintah sudah memutuskan kembali memperpanjangnya selama 20 tahun hingga 2041.
Keputusan Pemerintah yang terkesan buru-buru itu, disampaikan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, usai digelarnya rapat pembahasan bersama sejumlah kementerian terkait di kantor Kementerian Keuangan.
Kabar keputusan persetujuan perpanjangan izin operasi dan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Papua tersebut, disampaikan Deputi Bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, usai rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
Selain itu hadir juga, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
Menurut Harry, agenda rapat tersebut membahas empat hal soal Freeport, yakni perpanjangan operasi Freeport, pembangunan smelter, divestasi saham, serta stabilitas investasi. “Kalau yang dua sudah disepakati Pak Menteri ESDM, mengenai perpanjangan dan smelter yang wajib,” katanya.
Sementara itu masih menurut Harry, kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Keuangan, belum menyepakatinya. Sebab masih ada persoalan pajak dan model kerja sama yang belum tuntas dibahas, antara pemerintah dan Freeport.
Perpanjangan izin operasional perusahaan tambang tembaga, emas, dan perak asal Amerika Serikat tersebut, disebutkannya diberikan dua kali sepuluh tahun. Dengan demikian operasi perusahaan yang berada di Kabupaten Mimika itu, bakal berakhir pada 2041. Sebelumnya, izin operasi Freeport telah diperpanjang dua kali sejak 1967, dan akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. | red-03 |