Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan 4 tahun kepemimpinan Jokowi gagal dibidang ekonomi. Jauh panggang dari api.
Menurutnya, dari sudut ekonomi-politik, ada sekitar 8 indikator penting yang bisa dan biasa digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, cadangan devisa, defisit anggaran, rasio utang pemerintah, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.
“Jika kita menggunakan target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri, dari 8 indikator tadi, hampir semuanya tak mencapai target,” ungkap Fadli.
Hanya satu indikator saja yang targetnya tercapai, yaitu tingkat inflasi. Itupun dengan satu catatan penting: inflasi Indonesia rendah bukan karena keberhasilan pemerintah mengatur perekonomian, melainkan karena terjadinya pelemahan daya beli masyarakat.
Terkait pertumbuhan ekonomi, misalnya, sejak 2014 pemerintah tak pernah menembus target yang ditetapkannya sendiri, baik target dalam RPJMN maupun target APBN. Capaian pemerintah selalu berada di bawah target.
Pada 2015, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN adalah 5,8%, dan target APBN 5,7%, tapi realisasinya hanya 4,8%. Pada 2016, target RPJMN 6,6%, lalu target APBN 5,1%, tetapi capaian hanya 5,02%. Begitu juga pada 2017, target RPJMN-nya 7,1%, target APBN 5,2%, namun capaian hanya 5,07%. “Hal yang sama saya kira juga akan terjadi pada 2018 ini, di mana target RPJMN mencapai 7,5%, target APBN 5,4%, namun realisasi hingga bulan September kemarin baru 5,1%.”
Kata Fadli, capaian itu sebenarnya menyedihkan, karena sangat jauh di bawah janji kampanye Presiden Joko Widodo yang mengatakan ekonomi akan meroket hingga 7 persen. “Jika kita membaca kembali RPJMN 2015-2019 yang disusun pemerintah, yang menargetkan pertumbuhan 8% pada tahun 2019 nanti, maka berkaca pada situasi hari ini, cukup jelas perhitungan ekonomi pemerintah memang tak pernah akurat,” bebernya.
Dia melanjutkan, rendahnya angka pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan melesatnya jumlah utang pemerintah dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan data Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, selama empat tahun jumlah utang kita melesat hingga 69,75 persen.
Pada kuartal ketiga 2014, sebelum Presiden Joko Widodo dilantik, posisi utang pemerintah mencapai Rp2.601,71 triliun. Namun pada kuartal ketiga tahun ini, posisi utang tersebut telah menembus angka Rp4.416,37 triliun.
Dengan angka pertumbuhan utang yang mencapai 13 hingga 14 persen per tahun, sementara angka pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen, jelas menunjukkan kinerja ekonomi pemerintah sangatlah tak efisien. Selain tidak efisien, angka-angka itu juga menunjukkan pembangunan infrastruktur tak punya dampak kemajuan ekonomi.
“Kita semua tentu sepakat pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi pembangunan infrastruktur yang ditopang oleh utang sebenarnya sangat berbahaya. Apalagi, infrastruktur yang dibangun pemerintah ternyata bukan public services yang bisa dinikmati gratis oleh masyarakat, tapi infrastruktur privat berbayar, seperti jalan tol dan sejenisnya.” (ham)