Dilihat dari geo politik, Papua sangat strategis bagi negara-negara Pacific dan negara tetangga seperti Australia. Dari segi ekonomi, Papua memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, lahan luas, kekayaan pertanian, perkebunan, tambang, mineral, kehutanan, perikanan, kelautan.
Dari segi pariwisata, Papua sudah terkenal di dunia memiliki keindahan alam yang menakjubkan, keragaman budaya yang khas dan eksotis. Potensi tersebut disamping menjadi aset Indonesia yang sangat berharga, dapat menjadi rebutan kepentingan dari pihak lain yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional.
Demikian pendapat Peneliti Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Jaringan Pemuda Nusantara (JPN), dengan tajuk “Pembangunan Papua dan Ketahanan Bangsa”, di Jakarta, kemarin.
Karyono mengemukakan, pro dan kontra terhadap proses pembangunan di Papua yang terjadi saat ini cenderung disebabkan faktor kepentingan politik dibanding pertimbangan obyektif.
“Kelompok yang kontra pemerintah mencoba mengeksploitasi kesenjangan dan kelemahan pembangunan untuk mendelegitimasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK,” kata Karyono.
Berdasarkan data Pemprov Papua, perekonomian Papua tumbuh sebesar 3,40 persen pada triwulan tahun 2017.
Pertumbuhan tersebut, kata dia, berkolerasi erat dengan kian membaiknya kesejahteraan masyarakat, antara lain, penurunan angka kemiskinan dari 28,5 persen pada tahun 2016 menjadi 27,6 persen pada tahun 2017.
Kemudian, lanjutnya, penurunan tingkat pengangguran terbuka di Papua pada Februari 2017 sebesar 3,96 persen menjadi sebesar 3,62 persen pada Agustus 2017.
Lantas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, dari 57,25 pada tahun 2015 menjadi 58,05 pada 2016.
“Pencapaian-pencapaian pembangunan ini tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan melalui Gerakan Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera,” kata dia.
Dirinya menegaskan, pembangunan Papua merupakan upaya pemerataan pembangunan yang berkaitan dengan keadilan sosial, ketahanan nasional dan nasionalisme, bukan politik.
Proyek strategis yang sedang digarap oleh pemerintah diantaranya, pembangunan trans Papua yang menghubungan Papua dengan Papua Barat, kebijakan satu harga BBM, revitalisasi sejumlah pelabuhan laut, pembangunan bandara, dan pembangunan pembangkit tenaga listrik.
“Pembangunan tersebut diharapkan dapat mendatangkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Ditempat yang sama, Peneliti dari LIPI Irene Gayatri mengemukakan, pembangunan di Papua mengalami peningkatan. Namun pembangunan yang sedang berlangsung di Papua dinilai secara pro dan kontra oleh pihak-pihak tertentu dipengaruhi oleh isu mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan.
“Untuk mengatasi hal itu, pemerintah pusat tidak hanya mengedepankan pembangunan infrastruktur juga penting melakukan dialog dengan pihak-pihak tertentu,” kata Irene. [ipk]